Pemerintah dan DPR akhirnya satu suara dalam menyikapi berbagai angka-angka dalam RAPBN-P 2008. Salah satunya adalah menyangkut besaran subsidi BBM yang dipatok Rp 187,09 T.Dari jumlah tersebut, berarti komponen terbesar adalah subsidi BBM sebesar Rp 126,816 T, jumlah ini naik drastis dari besaran subsidi BBM di APBN 2008 yang sebesar Rp 45,807 T.

Koordinator Panja Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa Panja DPR sepakat untuk mengantisipasi adanya risiko fiskal sebagai antisipasi tidak efektifnya program smart card BBM, konversi energi dan program penghematan lainnya maka perlu dicadangkan dan Rp 4,1 T dalam cadangan umum.

“Dalam hal terjadi perubahan terhadap parameter minyak bumi yang mengakibatkan alokasi resiko fiskal rp 4,1 T di atas, maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah pengamanan dan atau kebijakan terkait,” ujarnya di Jakarta kemarin (27/3).

Menurut Harry, besaran subsidi tersebut dengan asumsi tingkat konsumsi BBM bersubsidi sebesar 35,5 juta kiloliter atau lebih rendah dari usulan Komisi VII yang sebesar 37 juta kiloliter.

Untuk subsidi listrik disepakati sebesar Rp 60,291 T di 2008.”Kesepakatan tersebut lebih kecil dari usulan Komisi VII sebesar Rp 61,007 T, selisihnya akan diperhitungkan dalam APBN tahun selanjutnya,”katanya.

Besaran subsidi yang ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih bertahan dengan kebijakkannya untuk mempertahankan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Selain meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi, DPR juga menaikkan asumsi anggaran cadangan umum dalam RAPBN P 2008. Anggaran ini akan digunakan sebagai dana bantalan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global akibat kenikan harga minyak dan subprime mortgage. DPR dan pemerintah sepakat dana bantalan itu menjadi Rp 18,3 t lebih besar Rp 3 T dari usulan Menteri Keuangan.