m4s Yudhaw’s Weblog

nikah sirri Wanita diimbau untuk menghindari pernikahan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami, maka istri akan sulit memperoleh perlindungan hukum.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Agusrin M NajamuddinBerikut ini akan saya rangkum link-link berita-berita mengenai penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) di Provinsi Bengkulu. Akankah Presiden SBY memberikan izin pemeriksaan dan penahanan  Gubernur Bengkulu Agusrin M.Najamuddin (Ketum Demokrat Bengkulu) kepada Kejagung? Mungkinkah dalam kasus korupsi Rp 21,3 M-Dispenda Gate Provinsi Bengkulu hanya Drs. Chairuddin yang terlibat tanpa campur tangan dari gubernur selaku atasannya? Baca entri selengkapnya »

Kesal banget liat manusia-manusia penipu mo jadi pemimpin bangsa ini! Iklan-iklan politik banyak bertaburan di media massa dan elektronik dengan janji-janji “kalo Aku jadi presiden nanti…bla..bla..bla” Presiden ini gini gini gitu gitu… padahal waktu dia menjabat sebagai presiden gak ada prestasinya malahan banyak BUMN yang diprivatisasi (lihat :”Laksamana Sukardi perlu diperiksa…”) , aset-aset negara banyak yang dijual dengan harga murah, penerima BLBI malah ada yang dibebaskan dari utangnya.  Baca entri selengkapnya »

dsc00266dsc00273 Gambar disamping kuambil ketika akan berangkat ke Mukomuko tempatku ditugaskan tepatnya di Kecamatan Ketahun Kab.Bengkulu Utara. Disitu ada dua titik yang hampir putus/longsor karena abrasi.

Perjalanan dari Bengkulu ke Ketahun bisa memakan waktu dua jam dengan kecepatan antara 80-110 KM/jam. Itupun kutempuh dengan mengendarai Megapro 160 cc. Bila menggunakan mobil bisa Baca entri selengkapnya »

Anggaran pendidikan telah konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, menyatakan pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca entri selengkapnya »

dsc00180Nggak terasa 11 tahun sudah  lulus STAN / Prodip Anggaran, kalo nggak salah diwisuda di JHCC Jakarta bulan September 1997. Dua bulan lebih magang di Direktorat Tata Usaha Anggaran (Dit.TUA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca entri selengkapnya »

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menggunakan dana APBN, sudah sepatutnya  KPU diaudit dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggarannya. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, baik pilkada/pilpres maupun pildpr/d/dpd.  Dalam pembahasan anggaran KPU, seharusnya pihak Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (pemerintah) dan DPR lebih selektif  lagi untuk menggolkan/menyetujui usulan suatu kegiatan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU dengan prinsip efisien, ekonomis karena akan berdampak pada APBN di sisi pengeluarannya (defisit anggaran jadi besar).

Baca entri selengkapnya »

a

Klik tertinggi

  • Tidak ada
November 2017
S S R K J S M
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 9,029